rss

Selamat datang di Maktabah Al-Hikmah.
DIGITAL LIBRARY TERLENGKAP
Dalam rangka pengembangan intelektualitas Islam, kami menyediakan buku, kitab dan makalah-makalah secara GRATIS.
semoga bermanfa'at

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sebagaimana termuat dalam Keputusan Dirjen Dikti tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan: 1) Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara republik Indonesia yang bertanggung jawab; 2) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab; dan 3) Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai denan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Bagi yang membutuhkan silahkan download : Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

PERAN STATISTIK DALAM PENDIDIKAN

karya tulis ini juga tulisan dari Saudara nani Kurniasih. tulisan ini cukup membantu bagi siapapun untuk mempelajari dan memahami bagaimana makna penting statistik dalam penyelenggaraan pendidikan. bagi yang membutuhkan silahkan download : PERAN STATISTIK DALAM PENDIDIKAN

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN adalah karya tulis Nani Kurniasih. beliau adalah Dosen tetap Fakultas Tarbiyah IAIIG Cilacap. fokus kajiannya pada Kasus Implementasi Program SPP PNPM MP Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Bagi yang memutuhkan tulisan ini silahkan download : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEMBERLAKUAN KETENTUAN HUKUM SECARA RETROAKTIF MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBERLAKUAN KETENTUAN HUKUM SECARA RETROAKTIF MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM Kali ini Maktabah Al-hikmah men-posting karya ilmiah yang ditulis oleh : M. Fatikhun, S.Ag., M.H. tulisan tersebut sudah dipublikasikan melalui Jurnal Kajian Keislaman AL-MUNQIDZ Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap. Karya Ilmiah tersebut berjudul : PEMBERLAKUAN KETENTUAN HUKUM SECARA RETROAKTIF MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM ringkasan karya ilmiah tersebut adalah : Bila dilihat dari mabda’ al-syar’iyyah al-jinaiyyah yang ada dalam hukum pidana Islam, asas retroaktif jelas bertentangan dengannya, sebab asas ini melanggar asas ‘adam raj’iyyat al-nushush al-jina’iyyah. Asas retroaktif bertentangan dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan “la jarimata wa la ‘uqubata illa bi nashshin”. Namun untuk menentukan boleh tidaknya asas ini diterapkan dalam hukum pidana Islam, penentuannya bukan dengan mempertentangkannya dengan kaidah fiqih – atau kaidah ushul menurut beberapa ahli – tersebut, tapi dengan melihat korelasinya dengan kemaslahatan yang merupakan maqashid syari’ah. Apabila asas retroaktif ternyata lebih bisa mewujudkan maqashid syari’ah, maka asas retroaktif dapat diterapkan, dengan melalui metode istihsan al-dlarurah, sebagai pengecualian atas asas legalitas. Dasar pemikiran yang dapat memberi justifikasi teoritis penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam adalah karena asas retroaktif terkadang dapat lebih mewujudkan kemaslahatan dibandingkan asas legalitas. Ketika maslahat yang ada dalam penerapan asas retroaktif lebih luas cakupannya dan lebih bersifat pasti kemungkinan terwujudnya, maka asas retroaktif boleh diterapkan demi mewujudkan tujuan hukum pidana Islam. Dilihat dari alasan pemidanaan, penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Islam lebih condong kepada alasan keadilan (‘adalah), di samping alasan lainnya juga akan ikut terwujud dengan sendirinya. Argumen keberatan atas asas retroaktif dalam hukum pidana Islam lebih rapuh dari argumen yang ada dalam hukum pidana, sehingga kontroversi asas retroaktif dalam hukum pidana Islam tidak sehebat dalam hukum pidana. Kedua karya ilmiah diatas layak untuk dijadikan bahan kajian. yang membutuhkan silahkan PEMBERLAKUAN KETENTUAN HUKUM SECARA RETROAKTIF MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM atau KLIK DISINI untuk mendownloadnya
 

ShoutMix chat widget

Kalau link saya sudah di masukkan kedalam blog anda tinggalkan pesan untuk link back

Coppy Scrip Di Bawah ini


Followers